Oleh: dr. Christian Widodo
(Ketua DPW PSI NTT)
Di sebuah sudut Nusa Tenggara Timur yang sunyi, seorang anak memutuskan untuk berhenti bernapas. Ia tidak menyerah karena deru peluru perang, bukan pula karena wabah penyakit atau amukan bencana alam. Ia mengakhiri hidupnya karena sebuah alasan yang seharusnya remeh di telinga kita: ibunya tak mampu membelikan sebuah buku dan sebatang bolpoin.
Di saat kita yang di kota sibuk berdebat tentang fluktuasi IHSG, lonjakan harga emas, hingga gegap gempita kecerdasan buatan (AI), ada anak-anak di pelosok rahim bumi Flobamora yang harus bertarung melawan rasa malu hanya untuk sekadar belajar. Tragedi ini bukan sekadar berita duka; ini adalah tamparan keras bagi nurani kita. Ini adalah gugatan bagi kita, terutama pemerintah: sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi hak paling mendasar warganya?
Kemiskinan Bukan Sekadar Angka
Bagi saya, kemiskinan bukan sekadar deretan statistik di atas meja rapat. Kemiskinan itu nyata. Ia tidur di ranjang tanpa selimut, ia menganga di dapur yang tak berberas, ia gelap di rumah tanpa listrik, dan ia membisu di sekolah dalam tas yang kosong dari alat tulis.
Bunuh diri yang dipicu kemiskinan adalah sebuah akumulasi dari kegagalan kolektif. Kita gagal menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang paling rentan, dan kita belum cukup tangguh dalam memberdayakan ekonomi keluarga-keluarga di garis bawah.
Sejatinya, anak ini tidak ingin mati. Ia hanya kehilangan alasan untuk terus hidup. Secara medis, manusia mungkin bisa bertahan tanpa makan hingga satu-dua bulan, tanpa minum 1-2 minggu. Secara sains, rekor penyelam dunia membuktikan manusia bisa tidak bernapas hingga 29 menit. Namun, sejarah mencatat: manusia yang kehilangan harapan sesungguhnya sudah mati sebelum fisiknya terkubur. Ketika seorang anak duduk di kelas tanpa perlengkapan sekolah, rasa percaya dirinya luruh perlahan. Saat rasa malu itu bermutasi menjadi keputusasaan, saat itulah tragedi lahir.
Memperbaiki Sistem yang Patah
Tragedi ini adalah alarm keras. Masih banyak keluarga kita yang hidup dalam kegelapan kemiskinan ekstrem. Pemerintah tidak boleh lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Kehadiran negara harus dirasakan melalui program pengentasan kemiskinan yang presisi dan fokus.
Pertama, urusan data adalah urusan nyawa. Pendataan ulang harus menjangkau pelosok terdalam yang tak terjamah sinyal. Seringkali bantuan salah sasaran karena data yang tidak terhubung. Kita butuh integrasi data kemiskinan dan pendidikan yang solid, agar setiap anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan perlengkapan sekolah—buku, alat tulis, seragam—secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan insidentil untuk pencitraan.
Kedua, birokrasi jangan menjegal empati. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana sosial respons cepat. Jika ada keluarga miskin ekstrem yang sedang terjepit, bantuan harus tiba dalam hitungan hari, bukan bulan. Kemiskinan tidak bisa menunggu selesainya prosedur administrasi yang berbelit.
Ketiga, sekolah sebagai ruang aman. Sekolah harus menjadi garda terdepan edukasi kesehatan mental. Kita butuh sistem deteksi dini terhadap stres siswa agar keputusasaan bisa kita cegah sebelum berubah menjadi tindakan nekat.
Menghidupkan Nurani
Ketika seorang anak tidak bisa membawa buku dan bolpoin ke kelas, itu bukan sekadar masalah domestik satu keluarga. Itu adalah sinyal bahwa sistem kita telah berhenti bekerja bagi rakyat kecil.
Mari kita renungkan kembali: Jika seorang anak harus mati karena tidak mampu memiliki buku dan bolpoin, maka yang mati sebenarnya bukan hanya satu nyawa. Yang mati adalah kemanusiaan dan nurani kita bersama. Jangan biarkan ada lagi pena yang patah sebelum sempat menuliskan masa depannya.
