Kupangmetro — Sebagai salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan yang wilayah kerjanya mencakup Pelabuhan Laut dan kawasan industri, Puskesmas Penkase Oeleta tentunya dihadapkan dengan berbagai persoalan kesehatan.
Persoalan kesehatan tentunya menjadi faktor penting karena Puskesmas Penkase Oeleta bisa dibilang menjadi ujung tombak dalam mencegah berbagai penyakit yang masuk ke Kota Kupang melalui jalur laut.
Kepala Puskesmas Penkase Oeleta, dr. Yoseph Desipung menyebut, keluar masuk orang melalui pintu pelabuhan laut juga bisa membawa dampak kesehatan bagi warga Kota Kupang.
“Keluar masuknya orang dan kapal barang melalui Pelabuhan juga bisa membawa penyakit bagi warga Kota Kupang,” ungkap dr. Yoseph di Kupang.
Hal itu katanya sangat mungkin terjadi sehingga Puskesmas Penkase Oeleta yang dipimpinya selalu sigap dalam memberikan pelayanan, tidak saja di Puskesmas tetapi petugas juga langsung turun lapangan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Salah satu program pelayanan Kesehatan yang ada di Puskesmas Penkase Oeleta yang menjadi program unggulan yakni pelayanan mobil PVCT (Provider-Initiated Counseling and Testing) untuk HIV-AIDS.
Program tersebut menurut dokter Yoseph Desipung karena mengingat Puskesmas Penkase Oeleta mempunyai wilayah kerja sampai pelabuhan sehingga resiko seseorang mengidap HIV sangat mungkin terjadi mengingat keluar masuknya kapal melalui pelabuhan sangat ramai.
Untuk itu katanya, pihak Puskesmas Penkase Oeleta melalui petugas dan tenaga kesehatan selalu turun kelapangan melakukan skrining atau pemeriksaan awal pada orang yang tampak sehat untuk menemukan potensi penyakit atau risiko kesehatan lebih cepat.
Tujuan dilakukan skrining menurutnya untuk mendeteksi gangguan sejak dini agar pengobatan lebih mudah dan efektif sebelum muncul gejala berat.
“Kami selalu melakukan skrining untuk mencegah wabah yang lebih besar mengingat wilayah Alak sangat rentan terhadap mobilitas penduduk,” jelasnya.
Selain itu, Puskesmas Penkase Oeleta juga akan menyasar aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengingat Alak merupakan wilayah Industri yang banyak terdapat pekerja dari perusahaan strategis seperti PLTU, Sindo, Pelindo, dan Pertamina yang berdomisili di wilayah Alak.
Walaupun Puskesmas Penkase Oeleta yang baru didirikan dan baru beroperasi pada tahun 2024 dan belum lengkap fasilitas penunjang pelayanan, namun pihaknya tetap menunjukan komitmen dalam upaya pencegahan penyakit di masyarakat.
Saat ini kendala yang ada di Puskesmas Penkase Oeleta yakni belum tersedianya fasilitas IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair dari rumah tangga, industri, atau medis agar aman dibuang ke lingkungan atau dipakai kembali.
Karena mengingat wilayah pelayanan Puskesmas Penkase Oeleta berada di kawasan perumahan dan idustri maka IPAL sangat dibutuhkan karena fungsi IPAL dapat mencgah Pencemaran, membersihkan air kotor dari kuman dan zat berbahaya sebelum masuk ke tanah atau sungai serta dapat menghindari bibit penyakit seperti diare dan gatal-gatal pada manusia dan juga bisa melindungi lingkungan bebas dari bau busuk dan air yang rusak.
“Kami sudah mengajukan permohonan ke Pemerintah untuk pengadaan IPAL mengingat wilayah Alak sangat rentan dengan persoalan limbah, baik dari industri mauoun perumahan,” katanya.
Adanya Kenaikan PAD
Kepala Puskesmas Penkase Oeleta, dr. Yoseph Desipung menyebut, disatu sisi dengan banyaknya warga yang tinggal atau domisili di Wilayah Alak memicu terjadinya lonjakan jumlah peserta BPJS Kesehatan.
Sebelumnya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas yang dipimpinnya berjumlah 12.000 jiwa. Namun saat ini melonjak menjadi 13.000 jiwa.
Dengan adanya kenaikan jumlah peserta BPJS Kesehatan menurutnya secara langsung telah mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp600 juta menjadi Rp1 miliar.
Namun yang menjadi kendala saat ini yang terjadi di Puskesmas Penkase Oeleta yakni kurangya dokter yang bertugas di Puskesmas sehingga bila berkurang satu dokter saja maka akan mempengaruhi pendapatan Puskesmas.
Dari satu orang dokter akan terpotong dari BPJS sebesar Rp10 juta. “Ini mempengaruhi operasional Puskesmas, seperti tidak bisa membiayai operasional dalam Puskesmas seperti pengadaan AC atau kebutuhan lain,” jelasnya.
(Andi Sulabessy)
