Kupangmetro – Dalam upaya membangun Kolaborasi antara Stakeholder antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Provinsi NTT, Sekretariat DPRD NTT saat ini telah menggunakan sistem Bangun Dedikasi, Efektivitas, Efisiensi, Kolaboratif, Adaptif, dan Transparansi (BaDEKAT).
Sistem BaDekat yang dibangun melalui data, informasi dan dokumentasi yang terintegrasi berguna meningkatkan layanan data, informasi dan dokumentasi yang lengkap, tepat waktu dan akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dan dokumen publik DPRD, seperti agenda, risalah, keputusan, aspirasi, hasil pengawasan, dan lain sebagainya yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan DPRD.
“Dengan sistem BaDEKAT, kita ingin memastikan bahwa informasi publik DPRD dapat diakses secara terbuka, cepat, dan mudah, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah dan lembaga perwakilannya atau DPRD”, ungkap Sekertaris DPRD Provinsi NTT Alfons Waturaka dalam sambutannya sesaat sebelum peluncuran Sistem BaDEKAT diruang Kelimutu DPRD NTT, Kamis (13/10/2025)
Menurut Alfons Waturaka, Sitem BaDEKAT merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih, efektif, efisien, kolaboratif, adaptif, dan transparan. “Hadirnya sistem BaDEKAT DPRD bukan sekadar inovasi teknologi semata, tetapi juga merupakan transformasi budaya kerja dan paradigma pelayanan publik”, katanya.
Peluncuran Sistem BaDEKAT dan sekaligus Pelatihan bagi ASN dari perwakian seluruh SKPD dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) NTT Semuel Halundaka dan dihadiri pula oleh seluruh Kepala Bagian Setwan NTT.
Asisten Administrasi Umum Setda NTT mewakili Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya dan dukungan penuh kepada Sekretariat DPRD yang telah menginisiasi dan mengembangkan sistem layanan terintegrasi.
“Langkah inovatif ini sejalan dengan program 7 pilar dasa cita pada pilar ke 6 reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, yakni mentransformasi pelayanan public menjadi lebih transparan, efisien, professional, proaktif dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)”, sebut Halundaka.
Pemerintah Provinsi NTT berharap, melalui sistem BaDEKAT dapat mengoptimalkan layanan kepada publik dan juga partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam ikut memberikan saran dan masukan atas proses pembahasan kebijakan publik dan bagi stakeholders lainnya yang membutuhkan data, informasi dan dokumentasi yang relevan, cepat dan valid.
“Kepada para peserta pelatihan, saya berpesan: ikuti pelatihan ini secara baik, manfaatkan kesempatan ini untuk memahami setiap alur kerja, dan fungsi sistem BaDEKAT”, tegas Halundaka.
Menurutnya, dengan penguasaan yang baik, seluruh ASN bisa memastikan bahwa layanan data, informasi dan komunikasi dapat berjalan secara professional, cepat, tepat, dan terukur.
“Tentunya saya berharap semoga kegiatan pelatihan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar, dan menjadi langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih ejail siap berubah kapanpun, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik”, ungkapnya.
(andi iham sulabessy)
