Kupangmetro — Kelangkaan gas elpiji yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Kupang dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur mendapat reaksi dari Anggota DPRD NTT.
Sekertaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin menyebut kelangkaan gas elpiji yang terjadi ditengah masyarakat, khususnya yang dirasakan oleh sebagian warga Kota Kupang disebabkan oleh keterbatasan kapal pengangkut Gas Elpiji.
“Gas Elpiji itu dimuat oleh kapal dan dimasukan dalam kontainer Khusus sehingga tidak digabung dengan barang lain. Disatu sisi tidak ada kapal lain sehngga harus menungu kapan selesai bongkar baru kapal tersebut kembali lagi untuk mengangkut gas elpiji. Ini yang membuat kelangkaan dan menjadi mahal,” kata Ana Waha Kolin di Gedung DPRD NTT, Selasa (26/5/2026).
Selain itu menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT ini, ketika Stok di outlet Pertamina habis, maka pedagang yang masih mempunyai stok elpiji akan amenaikkan harga. “Kami telah melakukan rapat dan telah memutuskan agar ada Satgas Penindakan. Namun apabila kondisi ini masih terus berlangsung berarti Satgas belum berfungsi dengan baik,” sebutnya.
Ana Waha Kolin yang juga merupakan aktivis yang selalu memperjuangkan hak-hak warga menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Baginya disaat masyarakat sedang mengalami ketidakpastian seharusnya negara hadir ketika kepentingan masyarakat itu terabaikan. “Itu yang paling penting sehingga apabila Satgas dimaksud belum ada, kami mengharapkan pemerintah untuk bisa merevisi dan mengikut sertakan wakil rakyat untuk ada di dalam Satgas itu,” tegas Ana Waha Kolin.
Komisi IV DPRD NTT katanya akan melihat secara detail persoalan tersebut sehingga selain Satgas, semua elemen masyarakat juga dapat berperan dalam mengatasi krisis gas Elpiji yang terjadi di NTT,khususnya di Kota Kupang.“Inikan tentang hajat hidup banyak orang. Berarti menyangkut kehidupan masyarakat,” tegas Kolin.
Kunjungan Wapres, Pukulan Bagi Pemprov NTT
Dia juga menyoroti soal kehadiran Wakil Presiden yang belum lama ini berkunjung ke NTT disaat kondisi masyarakat yang mengalami kelangkaan gas Elpiji serta BBM yang sulit didapat apalagi di daerah terpencil seperi di wilayah Amfoang, kabupaten Kupang, dimana jalur transportasi yang sangat sulit dilalui kendaraan.
“Wilayah Amfoang itu memang infrastrukturnya sangat sulit dilalui kendaraan. Ini juga memicu terjadinya kelangkaan BBM seperti Minyak Tanah. Komisi IV melihat dari sisi infrastruktur sangat memprihatinkan, ini menunjukan bahwa negara tidak hadir untuk kepentingan masyarakatnya,” ungkap Kolin.
Dengan kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan ditambah pula ketiadaan jembatan penghubung maka menjadi komplit sudah kesengsaraan warga Amfoang untuk mendapatkan BBM.
Pemerintah melalui PT Pertamina katanya akan mengirimkan BBM ke wilayah Amfoang melalui jalur laut. Tetapi itu juga kembali ke pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan. Pertamina menurut An Kolin sudah berjanji akan mendatangkan pengusaha untuk melakukan pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan ke Amfoang untuk melayani kebutuhan BBM di Amfoang melalui laut, sebab jika tidak maka persoalan BBM di wilayah Amfoang akan terus berulang tahun dan tidak pernah selesai.
“Komisi IV sebagai Komisi yang membidangi infrastruktur akan terus mendorong peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Amfoang,” kata Ana Waha Kolin
Dapur MBG Pemicu Kelangkaan Gas Elpiji ?
Kelangkaan BBM dan gas elpiji yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Kupang menurut Ana Waha Kolin selaku anggota DPRD NTT menduga adanya aksi borong yang dilakukan oleh pengelola dapur MBG sehingga masyarakat menjadi korban.
“Ada informasi yang masuk ke Komisi IV bahwa ada yang suka borong elpiji dalam kaitan dengan pengelolaan dapur MPG. Ini juga harus dilihat secara adil,” ungkapnya.
Menurut Kolin, bila benar demikian maka hal tersebut sudah masuk dalam sistem monopoli. Untuk itu selaku wakil rakyat yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat, dirinya mengusulkan agar pada saat pembelian elpiji bila perlu disertai dengan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa mengurai jumlah dari elpiji yang ada.
“Kalau elpijinya susah didapat ya semua sama-sama, jangan hanya masyarakat yang susah untuk mendapatkan. Tidak boleh ada yang sendiri,” tekannya.
Persoalan gas elpiji yang saat ini semakin langka juga hampir sama yang dialami warga yang memakai minyak tanah. Saat ini minyak tanah di Kota Kupang dan kabupaten-kabupaten lainnya di NTT juga mengalami kelangkaan.
Menurut Ana Waha Kolin, untuk minyak tanah seperti yang sudah sampaikan oleh PT Pertamina, bahwa prosentase atau kuota untuk kota Kupang saat ini tidak sebanyak seperti waktu lalu.
Pihak Pertamina menganggap bahwa masyarakat Kota Kupang telah paham tentang pemakaian gas. Sedangkan di Kabupaten lain seperti di Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah langsung bersurat ke BPH Migas sehingga prosentase atau kuota minyak tanah untuk daerah tersebut lebih tinggi.
(Andi Ilham Sulabessy)
