Kupangmetro – Anggota DPRD Kota Kupang Absalom Sine mengatakan persoalan infrastruktur, sanitasi, air bersih hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menjadi aspirasi utama warga di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) di Kota Kupang.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang tahap I tahun 2026.
Menurut Absalom Sine yang mewakili Dapil Kelapa Lima, dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan dan penerangan jalan umum, tetapi juga mengharapkan perhatian lebih serius terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), nelayan tradisional serta peternak.
Menurut Politisi Partai NasDem Kota Kupang ini, terdapat beberapa kebutuhan mendasar yang secara konsisten disampaikan masyarakat dari waktu ke waktu, seperti pertama, masyarakat masih mengharapkan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan serta penerangan jalan. Kedua, kebutuhan sanitasi dan ketersediaan air bersih. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan.
Selain itu katanya, masyarakat juga meminta agar program bantuan bagi pelaku usaha tradisional kembali dihidupkan, seperti bantuan ternak, bibit, hingga alat tangkap bagi nelayan.
“Setiap kali reses, hal-hal ini yang terus diangkat masyarakat. Infrastruktur memang sedikit demi sedikit sudah terjawab karena pemerintah saat ini menggalakkan pembangunan jalan, lampu jalan dan drainase di berbagai lingkungan. Tetapi yang masih sangat diharapkan masyarakat adalah bantuan-bantuan untuk mendukung usaha ekonomi mereka,” ungkapnya.
Ia menilai, perhatian terhadap sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar warga tidak hanya menikmati pembangunan fisik, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Dorong Dukungan APBD untuk Kampung Nelayan Merah Putih
Perhatian terhadap masyarakat pesisir juga menjadi salah satu isu penting yang disampaikan warga dalam kegiatan reses.
Menurutnya, wilayah utara Kota Kupang memiliki kawasan pesisir dengan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang mendapat perhatian pemerintah pusat perlu didukung dengan program lanjutan dari pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar enam lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Kupang, termasuk di kawasan Lasiana, Kelapa Lima dan Namosain.
Menurutnya, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah pusat harus diikuti dengan dukungan anggaran melalui APBD Kota Kupang agar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat nelayan.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembukaan akses jalan menuju kawasan kampung nelayan, bantuan modal usaha, pelatihan bagi nelayan, hingga penyediaan sarana dan prasarana perikanan.
“Kalau belum ada akses jalan, pemerintah bisa membuka akses jalan. Kalau perlu bantuan kepada pelaku usaha di sana, bisa diberikan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan. Bagi nelayan tradisional, pemerintah juga bisa membantu melalui alat tangkap maupun perahu,” jelasnya.
Ia berharap, pemerintah Kota Kupang dapat mulai mengalokasikan perhatian dan dukungan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus disertai program pemberdayaan ekonomi agar nelayan memiliki kemampuan, fasilitas dan modal yang memadai untuk meningkatkan produktivitas.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga pembangunan di Kota Kupang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat kecil.
(Andi Sulabessy)
