Kupangmetro —- Kelangkaan minyak tanah yang akhir-akhir dikeluhkan masyarakat Kota Kupang mendapat perhatian serius dari Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dengan melakukan pengecekan langsung ke pangkalan sekaligus mengajukan penambahan kuota minyak tanah kepada Pertamina.
Wali Kota Christian Widodo didampingi Sekda Kota Kupang, Jeffry Pelt, Asisten II Ignasius Lega, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, Kasat Pol PP Kota Kupang Rudy Abubakar serta pihak Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pangkalan minyak tanah yang berada di RT 27/RW 009, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT pada Jumat 14 Agustus 2026.
Wali Kota Christian Wudodo menjelaskan, rantai distribusi minyak tanah di Kota Kupang dimulai dari Depo Pertamina Tenau, kemudian disalurkan kepada agen atau distributor dan selanjutnya diteruskan ke pangkalan sebelum dijual langsung kepada masyarakat.
“Jalur distribusinya dari Pertamina, kemudian ke agen, turun ke pangkalan dan dari pangkalan langsung ke masyarakat,” ujar Christian.
Menurutnya, masyarakat diimbau membeli minyak tanah langsung di pangkalan resmi dan tidak melalui pengecer. Sebab, harga di tingkat pengecer sulit dikontrol dan berpotensi jauh lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Christian juga menyoroti praktik sejumlah oknum yang membeli minyak tanah dalam jumlah besar dari pangkalan untuk kemudian dijual kembali. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab stok minyak tanah di pangkalan cepat habis dan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan minyak tanah.
“Jangan ada yang membeli berlebihan kemudian menjual lagi. Kalau dijual lagi, harganya sudah tidak bisa kita kontrol,” tegasnya.
Saat ini, Kota Kupang memiliki 836 pangkalan minyak tanah yang dilayani oleh lima agen. Pemerintah Kota Kupang meminta seluruh pangkalan memastikan minyak tanah disalurkan langsung kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Christian menegaskan, pangkalan tidak boleh menjual minyak tanah di atas HET yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp4.000 per liter. Selain itu, pangkalan diminta tidak melayani pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi untuk dijual kembali.
Untuk kebutuhan rumah tangga, jatah pembelian disebut berada pada kisaran 5 hingga 10 liter per kepala keluarga (KK).
“Kami minta pangkalan juga menjaga. Kalau ada yang datang membeli dengan jerigen berlebihan, masyarakat juga harus ikut mengingatkan karena kalau dibeli banyak, masyarakat lainnya bisa tidak kebagian,” katanya.
Di tengah keluhan masyarakat terkait stok yang cepat habis, Christian memastikan Pemerintah Kota Kupang tidak tinggal diam. Pemkot telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengupayakan tambahan kuota minyak tanah.
Ia menyebut, Pemkot Kupang akan mengajukan tambahan kuota sedikitnya 500 kiloliter atau sekitar 500.000 liter. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan mengusulkan tambahan hingga 1.000 kiloliter atau 1 juta liter sesuai kebutuhan di lapangan.
“Setelah ini saya langsung tindak lanjut. Saya akan tanda tangan surat pengajuan permohonan penambahan kuota,” ungkapnya.
Christian menyebut, pada tahun 2025 alokasi minyak tanah untuk Kota Kupang berada di kisaran 22.000 kiloliter, sementara pada 2026 hingga saat ini diperkirakan sekitar 21.000 kiloliter atau mengalami penurunan sekitar 2 persen.
Karena itu, penambahan kuota dinilai penting untuk menjaga ketersediaan minyak tanah sekaligus menjawab keluhan masyarakat.
Pemkot Kupang juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian minyak tanah secara berlebihan maupun menimbun untuk dijual kembali. Masyarakat diminta membeli langsung di pangkalan resmi sesuai wilayah tempat tinggal.
Sementara itu, pemilik pangkalan minyak tanah Kachuga Maria Teresa Guterres mengatakan, pihaknya mendapat alokasi berdasarkan kesepakatan dengan Pertamina dan agen sebanyak 12 drum per bulan atau sekitar tiga drum setiap minggu.
Menurutnya, pembelian oleh masyarakat di pangkalan selama ini berada pada kisaran lima hingga 10 liter per KK.
Pemerintah Kota Kupang berharap penambahan kuota serta pengawasan terhadap jalur distribusi dapat memastikan minyak tanah tersedia secara merata dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mencegah permainan harga di tingkat pengecer.
