Kupang, kupangmetro.com- Proses pengusungan jenasah Covid-19 oleh petugas pengusung hanya dilakukan jika ada notifikasi kasus dari pihak Satgas Covid, baik untuk kasus kematian di rumah sakit maupun di rumah korban yang melakukan isolasi mandiri (Isoman).
Hal itu menurut Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S. Sos, dikarenakan pembayaran jasa bagi petugas pengusung serta seluruh biaya hingga penguburan jenasah, hanya bisa dicairkan apabila ada bukti notifikasi kasus dari pihak Satgas kepada Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan.
Lodywik Djungu Lape yang ditemui diruangannya pada Kamis (05/08/2021) siang, mengatakan bahwa saat ini masih ada beberapa kasus Covid-19 yang sudah ditangani petugas pengusung namun belum dilakukan pencairan biayanya. Keadaan itu terjadi karena dalam melakukan pekerjaan di setiap kasus kematian Covid-19 di Kota Kupang, petugas lebih mengutamakan pelayanan hingga terkadang lupa meminta notifikasi kasus dari tim Satgas.
“Mereka fokus ke pelayanan, yakni usung mayat dulu, sehingga kadang lupa ambil notifikasi kasus. Hasilnya adalah jasa mereka juga mengalami kendala saat pembayaran, sebab semua uang yang keluar membutuhkan bukti notifikasi,” kata Lape.
Untuk itu Lodywik Lape mengaku, dirinya kini sudah menghimbau dan bahkan menekankan kepada petugas pengusung agar dalam melakukan pelayanan harus terlebih dahulu meminta notifikasi laporan kasus dari Satgas sebelum bertindak mengurusi jenasah.
Tujuannya, selain agar proses pembayaran jasa nantinya mudah, juga untuk menjaga agar jenasah yang diurus oleh petugas adalah benar-benar jenasah Covid-19. Sebab jika tidak, upah petugas bisa saja tidak dapat dicairkan, serta bisa juga mengakibatkan persoalan dengan pihak keluarga jika ternyata jenasah bukanlah korban Covid-19.
“Jika tidak ada notifikasi, saya perintahkan agar mereka biarkan saja mayat di situ. Kasih tinggal di situ dan jangan sentuh. Karena selain tidak akan dibayar, bisa juga menjadi persoalan kalau disentuh. Lepas mereka urus sendiri jika tidak ada notifikasi,” tegasnya.
Terkait upah jasa bagi petugas pengusung, Lodywik Lape menjelaskan, setiap petugas mendapat nilai jasa sebesar 350 ribu per kasus. Para petugas pengusung bekerja dalam bentuk tim dengan anggota sebanyak 11 orang, terdiri dari sopir, petugas disinfektan dan juga pengusung jenasah.
Dalam menangani satu kasus Covid-19, biaya bagi tim pengusung rata-rata berkisar dari 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah, dengan rincian harga peti berkisar sebesar 1 juta 300 ribu rupaih, ditambah total jasa 11 petugas dalam satu tim sebesar 3 juta 850 ribu rupiah.
“Awalnya anggaran ini ada di Dinas Kesehatan. Namun sejak April 2021 lalu, ada tiga item yang dialihkan ke Dinas Sosial, yakni biaya jasa pengusung, makan minum pengusung, dan juga biaya peti jenasah. Sementara biaya lain-lain seperti bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pengantar dan biaya mobil eksavator penggali liang, masih berada di Dinas Kesehatan,” tutupnya. (Berkhmans Sulabessy Gromang)
