Kupangmetro — Memasuki bulan Ramadan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menyesuaikan dengan menu yang bisa dibawa pulang oleh siswa, seperti kurma, telur rebus, dan biskuit. Menariknya, produk Mayora cukup mendominasi pada makanan instan yang disajikan dalam bentuk biskuit.
Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang menyoroti bila Badan Gizi Nasional (BGN) justru melibatkan korporasi besar seperti Mayora, maka perlu dicurigai motif di baliknya.
“Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN,” ucap Sebastian kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (10/3/2025).
Ia mengingatkan, selain untuk perbaikan gizi anak sekolah dan ibu hamil, salah satu tujuan Program MBG adalah memberdayakan perekonomian rakyat bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan UMKM.
“Sebab, jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tak bisa bersaing dengan korporasi yang memiliki segala-galanya,” jelasnya.
“Jangan sampai pelibatan korporasi besar, karena kegagalan BGN mencapai target pembentukan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/dapur MBG) sehingga memilih jalan pintas dan jalan yang paling mudah,” sambung Sebastian.
Oleh karena itu, ia menyebut BGN harus segera dievaluasi kinerjanya selama beberapa bulan ini, sebelum uang negara terlanjur diselewengkan. Selain itu, lanjut Sebastian, BGN harus menjelaskan kepada publik, mengapa memilih bekerja sama dengan korporasi besar?
“BGN harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Mengingat anggaran program MBG sangat besar, maka pengelolaannya harus lebih berhati-hati dan transparan. Selain itu, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo. Jika pengelolaannya amburadul, maka presiden akan dipermalukan bahkan dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya membeberkan.
Terkait dugaan adanya praktik rente di balik mendominasinya produk Mayora, Sebastian menyatakan tentu siapapun yang mengerjakan program MBG ini, baik perusahaan besar atau kecil pasti mencari keuntungan.
“Jika tidak ada keuntungan pasti, tidak ada yang mau mengerjakannya. Persoalannya jika dikerjakan oleh korporasi besar, maka UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi,” terangnya.
Diketahui, beredar di media sosial beberapa warganet yang membagikan foto penampilan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Menu yang disajikan berupa sebutir telur, tiga biji kurma, buah, dan dua makanan instan produksi Mayora, seperti Energen dan biskuit Roma Kelapa.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya permainan dalam penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).
Hal di disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, merespons keresahan publik soal dugaan perbedaan perlakuan antara satu SPPG dengan yang lainnya. Disebut ada lokasi dapur MBG yang terkesan penunjukannya dipaksakan.
“Ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Menurut Setyo, lokasi yang tidak sesuai itu bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa. Pemerintah diminta menindaklanjuti temuan ini. “Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.
Selain itu, dia juga menyampaikan adanya informasi terkait dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tutur dia mengungkapkan.
“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo lagi.
Setyo mengatakan temuan itu sudah disampaikan saat bertemu dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ucap dia. (sumber : inilah.com)
