Kupang, kupangmetro.com- Pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib diketahui oleh seluruh masyarakat, agar setiap masyarakat bisa berpikir kritis, jujur dan rasional dalam setiap sistem perpolitikan yang sementara diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah.
Untuk itu, Partai Golongan Karya atau Golkar melalui program strategis berupa Golkar Institut, siap memberikan pendidikan politik bagi bakal calon legislatif (Bacaleg) dan bakal calon kepala daerah (Bacakada) dari partai Golkar, dan juga bagi seluruh masyarakat yang bersedia mengikutinya.
Program Golkar Institut sendiri adalah satu dari Delapan program strategis yang diluncurkan oleh Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Emanuel Melkiades Laka Lena.
Secara lengkap, Delapan program strategis Golkar itu terdiri dari program Pemberdayaan Petani Milenial, Yelllow Clinic, Golkar Institut, Media Dan Pemenangan Pemilu, Optimalisasi Potensi Milenial, Digitalisasi Organisasi, Pemberdayaan Kelompok Perempuan Produktif, serta program Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif.
Kedelapan program tersebut memiliki tujuan dan sasarannya masing-masing yang bermuara pada tercapainya peningkatan wawasan, kesehatan dan ekonomi masyarakat termasuk para kader Golkar.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes De Rosari, melalui aplikasi zoom pada Rabu (22/09/2021) mengatakan, masyarakat harus diberi pendidikan politik. Mereka harus dibagi pengetahuan tersebut, minimal tentang aturan-aturan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik untuk Pileg maupun Pilkada, agar mereka bisa ikut mengawasi jalannya Pemilu.
Untuk para Bacaleg atau Bacakada, menurut De Rosari, pendidikan politik bisa membantu mereka agar tahu tugas dan fungsi sebagai anggota dewan maupun kepala daerah, sejak dini.
“Mereka harus tahu apa yang musti mereka lakukan ketika nantinya mereka mereka berhasil duduk sebagai wakil rakyat maupun kepala daerah. Minimal untuk Bacaleg sudah harus paham soal hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan APBD. Itu semua menjadi penting agar partai Golkar sebagai pengusung mereka pun tidak kehilangan muka,” katanya.
Dikatakan, seseorang yang turun ke dunia politik harus memiliki Kapasitas atau kemampuan dalam memimpin, Kapabilitas atau kemampuan mengelola organisasi dan sumber daya, dan juga Integritas atau jiwa yang memiliki komitmen untuk jujur dan bekerja penuh konsisten. Mereka juga wajib ditunjang dengan Popularitas atau dikenal banyak orang, Akseptabilitas atau memiliki tingkat penerimaan pengikut, Kompatibilitas atau kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan Elektabilitas atau daya tarik.
“Untuk itu saya usulkan Anggota DPRD Sembilan Periode yakni Pak Hugo Rehi Kalembu untuk diminta sebagai instruktur bagi pendalaman politik dalam program Golkar Institut, biar para Bacaleg dan Bacakada Partai Golkar serta masyarakat bisa mendapat pendidikan politik dari yang berpengalaman, termasuk cara penyesuaian terhadap regulasi-regulasi yang selalu berubah,” ujarnya.
Sementara itu, Johan Oematan yang juga Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT, pada kesempatan yang sama juga menegaskan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat, terlebih bagi Bacaleg dan Bacakada dari Partai Golkar sangat penting dilakukan, sebab banyak sekali Bacaleg dan Bacakada yang bukan orang politik. Mereka yang kini menjadi Bacaleg dan Bacakada, banyak yang berlatar belakang pengusaha, akademisi, masyarakat adat, masyarakat umum, orang kesehatan dan lain sebagainya.
Menurutnya, program Golkar Institut ini sangat tepat. Semua pengetahuan mulai dari regulasi persiapan Pemilu seperti persiapan dokumen hingga sudah harus diajarkan kepada para Bacaleg dan Bacakada. Bahkan, masyarakat juga perlu dibagikan pengetahuan tersebut untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu yang jujur dan adil.
“Untuk Bacaleg dan Bacakada, mereka harus tahu hal-hal yang wajib mereka lakukan, baik di tahap awal persiapan dokumen, pendaftaran, proses Pemilu, dan bahkan sampai pada tahap sidang di parlemen maupun arah kebijakan yang harus diperjuangkan dan diputuskan. Terlebih yang berkaitan dengan anggaran itu wajib diberi bekal pengetahuan sebelum mereka menjabat, sebab anggaran berhubungan langsung dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (Berkhmans Sulabessy Gromang)
