Kupangmetro — Rencana dan usulan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) kepada Kementerian Perhubungan dan PT Pelni melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wini agar pelabuhan Wini dapat disinggahi kapal penumpang milik PT Pelni mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten TTU.
Ketua DPRD TTU Christo Efi mengatakan, dengan dibukanya trayek atau rute Kapal Pelni untuk menyinggahi Pelabuhan Wini maka dapat membuka aksesibilitas serta membantu Pemerintah Kabupaten TTU bersama masyarakat dalam bidang transportasi laut.
“Artinya dengan disinggahinya kapal Pelni di Pelabuhan Wini nanti maka aksesibilitas warga bersama Pemerintah menjadi lebih mudah dan efisien sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami pertumbuhan,” kata Ketua DPRD TTU, Christo Efi di Kupang, Kamis (12/3/2026).
Selaku Ketua DPRD TTU pihaknya mengaku bahwa selama ini Kabupaten TTU memiliki pelabuhan tetapi belum optimal difungsikan dan selama ini juga Pelabuhan Wini masih bernaung dibawah Pelindo Atambua.
DPRD TTU kata Christo mendukung upaya Pemerintah melalui UPP Wini dibawah pimpinan Abdul Syukur Aklis sebagai Kepala Otorita Pelabuhan yang dinilai membantu Pemerintah dan masyarakat Kabupaten TTU guna mendapatkan pelayanan transportasi laut.
“Kita berharap supaya di tahun 2027 Pelabuhan Wini sudah bisa disinggahi oleh kapal Pelni dan juga disandari kapal-kapal besar karena pelabuhan Wini lebih ideal untuk disandari kapal-kapal barang dan penumpang,” ungkap Efi.
Meningkatkan Ekonomi dan PAD
Menurut Ketua DPRD TTU Christo Efi, dengan disandarinya Kapal barang dan Kapal Penumpang di Pelabuhan Wini maka manfaat yang didapat oleh pemerintah dan masyarakat TTU sangat banyak, seperti akses jalan menjadi lebih baik, perputran ekonomi masyarakat juga tumbuh karena akan adanya pedagang serta jasa transportasi.
Dengan demikian lanjut Efi, pajak dan retribusi masuk ke kas daerah sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten TTU.
Selama ini katanya, barang kebutuhan pokok masyarakat selalu didatangkan dari Kota Kupang atau Atambua. Namun ketika Pelabuhan Wini telah disinggahi kapal barang dan kapal penumpang maka masyarakat tidak lagi keluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok serta harga bahan bangunan.
Pembenahan Pelabuhan
Sebelumnya, Kepala Otorita Pelabuhan Wini, Abdul Syukur Aklis mengatakan, sejak berubah status dari Wilayah Kerja Pelabuhan Atapupu menjadi Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wini sejak 23 September 2023, pihaknya terus melakukan pembenahan.
Pembenahan yang dilakukan Syukur selaku Kepala UPP Kelas III Wini berupa penambahan jumlah personil serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Setelah perubahan status dari Wilayah Kerja Pelabuhan Atapupu menjadi UPP, otomatis perlu adanya penambahan personil serta kelengkapannya,” jelas Syukur.
Selain itu, pihak otorita Pelabuhan Wini juga harus melakukan penataan infrastruktur berupa peningkatan jalan masuk Dermaga serta perbaikan Dermaga berupa perbaikan Fender Pelabuhan (bantalan pelindung yang dipasang di dermaga guna menahan kapal).
Semua itu kata Syukur membutuhkan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait lainnya, termasuk Pemkab TTU dan masyarakat.
Terus Lakukan Koordinasi
Upaya Kepala Otorita Pelabuhan Wini, Abdul Syukur Aklis untuk membantu warga TTU dalam mendapatkan kemudahan di sektor pelayanan transportasi laut terus dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan RI dan PT Pelni Pusat melalui PT Pelni Cabang Kupang.
Selain itu melakukan kordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubla dan PT Pelni, Abdul Syukur juga  telah melakukan kordinasikan dengan anggota DPR RI dari NTT, Esthon Foenay dan Usman Husin guna mendapat dukungan.
“Dari hasil koordinasi dengan Ditjen Hubla dan PT Pelni, maka diharapkan pada Tahun 2027 mendatang, Pelabuhan Wini sudah dapat disinggahi Kapal angkutan penumpang milik PT Pelni, yakni KM Lawit,” kata Syukur di Kupang pada Selasa (10/3/2026) lalu.
Menurut Syukur, dengan disinggahinya Pelabuhan Wini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten TTU yang ingin keluar daerah dengan menggunakan kapal laut sehingga dapat menghemat biaya perjalanan yang harus melalui Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.
Tunda ke Tahun 2027
Menurut Syukur, pada tahun 2026 ini KM Lawit seharusnya sudah menyinggahi Pelabuhan Wini, tetapi karena ada keterlambatan Surat dari Pemkab TTU dan Pemprov NTT yang baru dikirim pada bulan Oktober 2025.
Namun karena keterlambatan surat dari Pemkab TTU dan Pemprov NTT ke Ditjen Hubla dan PT Pelni maka pembahasan menyangkut trayek KM Lawit untuk tahun 2026 telah dibahas oleh manejemen PT Pelni pada Maret 2025, maka rencana pelayaran untuk menyinggahi Pelabuhan Wini ditunda ke tahun 2027 mendatang.
“Hal ini sudah disampaikan ke Bupati bahwa rencana KM Lawit untuk melayani rute Wini ditunda ke tahun 2027,” ungkap Syukur.
(Andi Ilham Sulabessy)
