Kupangmetro – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Timur, Emelia Julia Nomleni mengakui ada proses naturalisasi (Memasukan orang luar sebagai caleg PDI Perjuangan dengan mengabaikan kader Partai, red) dalam proses pencalegkan di PDI Perjuangan NTT.
“Naturalisasi ada tapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan melalui proses, tapi bukan karena kepentingan sesaat tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan,” ungkap Emelia Nomleni usai pendaftaran Bacaleg PDI Perjuangan di KPU NTT, Kamis (11/05/2023) di Kupang.
Menurut Nomleni, proses pencalegkan yang dilakukan secara normal dengan tidak melihat kepentingan pribadi seseorang atau kelompok tertentu, karena dalam proses pencalegkan dilakukan secara bertahap, mulai dari DPC (Kabupaten/Kota), DPD (Provinsi) sampai DPP (Pusat).
PDI Perjuangan lanjutnya adalah Partai yang terbuka sehingga apabila harus dilakukan naturalisasi atau merekrut calon yang dianggap dari luar dan belum menjadi kader maka tentunya dilakukan secara transparan.
“Ini adalah sebuah proses sehingga apa yang terjadi di PDI Perjuangan NTT dilakukan secara terbuka,” tegas Nomleni.
Pilkada 2024, Kader PDI Perjuangan Siap Menjadi Kepala Daerah
Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang baru akan berlangsung pada 2024 mendatang, PDI Perjuangan menyatakan siap untuk mengikuti proses dan tahapan, serta siap untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah.
Hal itu disampaikan ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Julia Nomleni di Kupang, Kamis (11/05/2023) usai pendaftaran Caleg ke KPU NTT.
“PDI Perjuangan selalu punya kader yang sangat siap baik di legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota,” katanya.
Namun katanya, proses tersebut sangat ditentukan oleh proses pemilihan anggota legislatif karena untuk bisa mencalonkan kader partai sebagai eksekutif sangat tergantung dari hasil pemilihan legislatif yang saat ini sedang berproses.(andi sulabessy)
