Kupangmetro — Program Pemerintah Makan Gizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025 dengan sasaran anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA, sampai saat ini belum semua sekolah tersentuh layanan MBG.
Selama ini pelayanan pengadaan MBG ke sekolah-sekolah belum sepenuhnya terlaksana karena pengadaan bahan dasar MBG seperti sayur, telur, beras dan lain sebagainya hanya dilakukan melalui tender ke perusahaan tertentu dengan spesifikasi tertentu pula.
Karena keterbatasan perusahaan yang memiliki spesifikasi dimaksud maka program MBG hingga saat ini belum berjalan maksimal dimana sebagian sekolah belum mendapat pelayanan MBG, apalagi sekolah yang berada di pelosok desa
Dan untuk mengatasi kendala dimaksud maka pemerintah melalui Kementerian UMKM RI dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, pada Kamis, 18 September 2025 menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Mitra MBG.
Menurut Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Irwansyah Putra, program MBG merupakan program pemerintah yang memperkuat gizi anak melalui UMKM.
Dan agar UMKM dapat tumbuh melalui program MBG maka dibutuhkan penguatan kapasitas UMKM yang tercipta dan berkelanjutan.
“Workshop ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk bersama mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya penguatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil yang bergabung dalam mitra MBG”, ungkap Irwansyah Putra saat memberi arahan bagi peserta workshop, Kamis (18/9/2025) di Kupang.
Menurut Irwansyah, tujuan dilaksanakannya workshop tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro MBG agar mampu mengembangkan dan mempertahankan usahanya secara berkelanjutan melalui pemahaman manajerial dasar strategi pemasaran dan penggunaan alat bantu digital.
Sedangkan hasil yang ingin dicapai dari workshop adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam aspek manajemen usaha, manajemen SDM, keuangan, dan kontrak usaha.
Ditambahkannya, setelah kegiatan workshop akan dilaksanakan pelatihan bagi peserta UMKM pada bulan Oktober mendatang guna meningkatkan pemahaman terkait MBG.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTT, Yusuf Lery Rupidara saat membuka kegiatan workshop Penguatan Kapasitas Usaha Mitra MBG mengatakan, UMKM selaku mitra yang terlibat dalam program MBG perlu dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang manajemen dan legalitas hukum.
Menurut Rupidara, pengetahuan manajemen serta legalitas hukum terutama pada kontrak kerja akan didapatkan melalui workshop tersebut sehingga menjadi dasar bagi pelaku UMKM sebagai pemasok bahan makanan untuk MBG sebelum memulai pekerjaan.
“Pada kontrak kerja itu ada aspek kelegalannya atau aspek hukumnya serta aspek manejemen sebagai dasar sebelum melakukan kerjasama dengan pemerintah”, jelas Lery Rupidara.
Manajemen dasar katanya, sebagai UMKM harus tahu perencanaannya, kalkulasinya serta tahu bagaimana cara mengelolanya dan cara mengawasinya.
“Manajemen dasar itu terkait perencanaannya, penghitungan dalam pengelolaannya serta pengawasan yang mana perlu juga dukungan bantuan digital karena penyelenggaraan tata kelola atau pengelolaannya pasti akan menggunakan teknologi digital”, tegas Rupidara.
Untuk itulah Kementerian UMKM menyelenggarakan workshop bagi UMKM sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program MBG.
(Andi Sulabessy)
