Kupang, kupangmetro.com- Untuk menjaring aspirasi dan harapan warga yang dinilai Urgen dan perlu diperjuangkan agar menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Kupang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Zeyto R. Ratuarat, SH, pada Jumat, 23 Juli 2021, melakukan Reses Terbatas di Kampung Nelayan Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, dengan dihadiri perwakilan dari nelayan dan Dinas Perikanan Kota Kupang.
Dalam Reses tersebut, Zeyto mendapat banyak masukan terkait harapan para nelayan agar bisa segera dibantu pemerintah. Sebab pasca badai Seroja lalu, mereka sulit melakukan aktivitas melaut akibat banyak alat kelengkapan tangkap yang mereka miliki mengalami kerusakan berat dan bahkan hilang akibat hanyut dibawa gelombang.
Berikut sejumlah aspirasi yang disampaikan nelayan kepada Zeyto untuk diperjuangkan, yakni di antaranya adalah pembangunan tembok pemecah gelombang beserta shelter atau tempat parkir perahu untuk berlindung saat musim angin barat, adanya bantuan berupa perahu berukuran 1 gross tonnage (GT) dan 1,5 GT yang dilengkapi mesin dan jaring.
Ketua Koperasi Bintang Laut Sejahtera, Yoakim Mali mengatakan, saat ini yang menjadi harapan utama para nelayan, termasuk 27 nelayan anggota koperasi adalah bantuan jaring atau pukat senar untuk mereka gunakan dalam aktivitas melaut. Selain itu, para nelayan juga berharap adanya bantuan perahu yang dilengkapi mesin.
“Jadi pertama kami butuh itu jaring senar, bukan nilon. Sebab walaupun nilon lebih bagus dan mahal, namun untuk saat ini tidak bisa digunakan karena tidak membuahkan hasil. Sementara jaring senar masih memberikan ikan hasil tangkapan,” katanya.
Sementara untuk perahu, dikatakan, para nelayan lebih membutuhkan bantuan perahu berukuran 1 GT atau 1,5 GT, ketimbang bantuan perahu ukuran 5 GT ke atas. Sebab perahu ukuran besar, pengelolaannya akan sedikit sulit karena dilakukan secara berkelompok. Sedangkan jika dikonversikan ke perahu kecil, maka pengelolaannya bisa dilakukan per individu, dengan tanggungjawab yang lebih baik.
“Sebab kalau kelompok yang diberikan bantuan perahu 5 GT ke atas, maka nilai bantuan perahu beserta kelengkapan mesin dan alat tangkap bisa mencapai diatas tiga ratusan juta rupiah per unit. Sedangkan jika dana itu dipakai untuk membeli perahu berukuran 1 GT atau 1,5 GT beserta kelengkapan mesin dan alat tangkap, per unit hanya memakan sepuluh persen atau tiga puluhan juta rupiah per unit. Sehingga kalau dibagikan bisa untuk sepuluh nelayan atau tiap anggota kelompok mendapat satu unit,” terang Mali.
Menanggapi hal itu, Zeyto mengatakan akan memperjuangkan seluruh aspirasi dan kebutuhan para nelayan tersebut, baik dengan melobi atau berkoordinasi secara pribadi pada instansi terkait, maupun melalui fraksi Golkar di DPRD Kota Kupang agar seluruh kebutuhan nelayan bisa menjadi perhatian serius dan program prioritas bagi pemerintah Kota Kupang.
“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab saya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terlebih kebutuhan yang benar-benar Urgen dan harus secepatnya dipenuhi. Untuk itu, apa yang menjadi doa dan harapan para nelayan, sudah harus menjadi prioritas saya untuk berupaya sekuat tenaga agar direalisasikan oleh pemerintah” tegas Zeyto.
Sementara itu, Robby Adam selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Kupang, mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan nelayan serta berdasarkan permintaan Zeyto Ratuarat selaku wakil rakyat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengusulkan pembangunan tembok pemecah gelombang beserta shelter perahu untuk memenuhi kebutuhan pesisir Kota Kupang.
Terkait kebutuhan nelayan berupa perahu beserta kelengkapan mesin dan alat tangkap, menurut Robby, pemerintah bersama dewan pastinya akan membahas hal tersebut. Dukungan pastinya akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun usulan ke Kementerian yang kemudian bisa turun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Saat ini usulan ke Kementerian sebanyak 405, khusus untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Kota Kupang. Usulan itu berhubungan dengan dampak badai Seroja bagi para nelayan yang mengalami kehilangan atau kerusakan armada perahu beserta kelengkapan mesin dan alat tangkap.
Dalam kesempatan yang sama, Robby Adam juga mensosialisasikan tentang kartu Kusuka bagi nelayan.
Dirinya menjelaskan, pada waktu lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerbitkan Kartu Nelayan. Kala itu kartu tersebut hanya difokuskan untuk nelayan yang berprofesi sebagai nelayan tangkap. Dalam perjalanan, Kartu Nelayan dikonversi menjadi Kartu Kusuka atau Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan yang cakupan yang lebih luas, yakni bagi nelayan tangkap serta bagi pengolah hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan pembudidaya hasil perikanan.
“Kusuka layaknya KTP atau SIM khusus bagi nelayan. Diharapkan seluruh nelayan bisa segera mengurus kepemilikan kartu tersebut, sebab segala bentuk pengurusan baik pengajuan administrasi yang berhubungan dengan nelayan, semuanya wajib dilampirkan dengan Kartu Kusuka,” katanya.
Ada beberapa manfaat yang dijelaskan Robby terkait Kartu Kusuka, yakni, nelayan tercatat dalam database, sehingga bisa meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran. Nelayan yang memiliki Kartu Kusuka juga dengan sendirinya memiliki akses ke perbankan, dalam hal ini Bank BNI, untuk melakukan pinjaman dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Selain itu, khusus bagi nelayan tangkap, mereka difasilitasi untuk mendapat asuransi nelayan,” lanjutnya.
Dikatakan, ada juga program sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Badan Pertanahan dan Agraria melakukan pendataan terhadap masyarakat nelayan yang memiliki tanah namun belum bersertifikat. Mereka difasilitasi dengan biaya pengurusan sertifikat gratis. Tujuannya, sertifikat yang ada bisa menunjang nelayan dalam bentuk agunan dan jaminan di saat dibutuhkan.
Dirinya juga menjelaskan tentang pentingnya koperasi bagi para nelayan di Kota Kupang. Katanya, saat ini tidak lebih dari 5 koperasi yang eksis di Kota Kupang, sementara Kementerian sudah mensyaratkan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada nelayan, wajib lewat lembaga yang berbadan hukum seperti koperasi.
“Untuk itu masyarakat harus mulai sadar untuk masuk dalam lembaga seperti koperasi. Karena di situ ada pola gotong royong dan legitimasi dan kejelasan terkait status legitimasi dan aktivitas mereka,” tutupnya. (Berkhmans Sulabessy Gromang)
