KUPANGMETRO.COM – Polemik pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Hanura, Mokrianus Imanuel Lay, akhirnya menemui titik terang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Kehormatan Partai Hanura akhirnya mengabulkan seluruh permohonan perselisihan internal yang diajukan Mukris Lay sekaligus membatalkan keputusan pemberhentian dan usulan PAW terhadap dirinya.
Hal tersebut disampaikan Rian Kapitan selaku tim hukum Mukris menyusul terbitnya Nota Organisasi Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor 009 Tahun 2026 tertanggal 9 November 2026 serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Nomor SK 565/DPP Hanura/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
“Keputusan Dewan Kehormatan yang bertindak sebagai mahkamah partai pada prinsipnya mengabulkan seluruh permohonan perselisihan yang diajukan Mukris sejak beberapa waktu lalu,” ungkap Rian Kapitan saat konfrensi pers, Minggu (15/11/2026) di Kupang.
Dalam keputusan tersebut kata Rian, Dewan Kehormatan membatalkan keputusan pemberhentian serta usulan PAW yang sebelumnya telah diterbitkan dan dikirimkan kepada DPRD Kota Kupang pada 29 September 2026.
Selanjutnya, Dewan Kehormatan memberikan disposisi kepada DPP Partai Hanura, dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, untuk menerbitkan keputusan pencabutan atau pembatalan terhadap keputusan pemberhentian dan usulan PAW tersebut.
“Dengan adanya Nota Organisasi Dewan Kehormatan dan Surat Keputusan DPP Partai Hanura, maka Pak Mukris tetap sah sebagai kader Partai Hanura Kota Kupang dan tetap sah sebagai anggota DPRD Kota Kupang. Tidak ada lagi pemberhentian dan tidak ada lagi usulan pergantian antarwaktu,” jelas Rian Kapitan.
Atas keputusan tersebut, tim hukum menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Partai Hanura yang telah memeriksa serta memutus permohonan perselisihan internal sesuai ketentuan hukum dan aturan organisasi partai.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang (Oso), beserta Sekretaris Jenderal Beny Rhamdani yang telah mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut.
Secara khusus, Mukris Lay melalui tim hukumnya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang, yang menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada Mukris Lay.
Dalam kesempatan itu, Oso juga berpesan agar Mukris Lay kembali sebagai anggota DPRD Kota Kupang untuk membangun daerah.
DPD Hanura NTT Diminta Tindak Lanjuti Pembatalan PAW
Lebih lanjut, Rian Kapitan selaku tim hukum Mukris menjelaskan bahwa Surat Keputusan DPP Partai Hanura tertanggal 10 November 2026 juga memuat diktum yang memerintahkan DPD Partai Hanura Provinsi NTT untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Dengan demikian, DPD Hanura NTT diharapkan segera menyampaikan surat resmi kepada DPRD Kota Kupang terkait pencabutan atau pembatalan usulan pemberhentian dan PAW Mukris.
Dia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahui, DPD Hanura NTT juga telah menerima surat keputusan dari DPP.
Tim hukum Mukris berharap instruksi DPP segera ditindaklanjuti oleh DPD Hanura NTT sesuai dengan keputusan organisasi yang telah diterbitkan.
Pada kesempatan itu, tim hukum juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Kupang yang sebelumnya mengambil langkah menunda pelaksanaan proses PAW terhadap Mukris karena masih adanya upaya penyelesaian perselisihan internal di tubuh Partai Hanura.
Menurut tim hukum, keputusan tersebut merupakan langkah bijak dan rasional seorang pimpinan lembaga legislatif dalam menyikapi persoalan yang masih berproses di internal partai politik.
“Dengan terbitnya keputusan Dewan Kehormatan dan DPP Partai Hanura, kami berharap polemik pemberhentian dan PAW Mukris dapat segera diselesaikan secara administratif sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian terhadap statusnya sebagai anggota DPRD Kota Kupang,” tutup Rian.
(Andi Sulabessy)
