Kupangmetro — Dari Jakarta dilaporkan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah Timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026. Aktivasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, aktivasi dilakukan dengan memprioritaskan SPPG yang telah memenuhi sejumlah persyaratan dan kesiapan untuk beroperasi.
“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” ujar Mas Dar di Jakarta, Kamis (01/10).
Berdasarkan siaran pers yang diterima media menyebutkan, sebanyak 480 SPPG yang akan diaktifkan tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi mencakup 16 provinsi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi akan dilakukan secara serentak di 16 provinsi. Mas Dar akan berada di Provinsi Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditugaskan di sejumlah provinsi lainnya guna memastikan proses aktivasi berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Setelah aktivasi, akan ada sejumlah tahapan sebelum SPPG mulai memberikan layanan kepada penerima manfaat. Tahapan tersebut antara lain pelatihan bagi penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing SPPG.
“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” kata Mas Dar.
BGN memproyeksikan SPPG yang telah diaktifkan dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu setelah proses aktivasi. Namun, waktu tersebut tetap akan menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing dapur dan pemenuhan seluruh tahapan yang diperlukan sebelum pelayanan MBG dimulai.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” ujar Mas Dar.
Perluasan layanan MBG akan terus dilakukan secara bertahap setelah aktivasi pada 2 Oktober. BGN akan memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG, termasuk daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” tutup Mas Dar.
(Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional)
