Kupangmetro — Universitas Nusa Cendana (Undana) resmi dipercayakan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sebagai mitra strategis dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian (PSK).
Langkah ini menjadikan Undana sebagai pusat keunggulan (center of excellence) sekaligus think tank yang akan mengawal transformasi penegakan hukum berbasis riset ilmiah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keputusan strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang menghubungkan Mabes Polri, Polda NTT, dan delegasi pakar Undana pada Kamis (5/2/2026), yang dipimpin Kepala Biro (Karo) Bindiklat Lemdiklat Polri, Irjen Pol Dr. Susilo Teguh Rahardjo,sebagai Kasatgas Pusat Studi Kepolisian.
Mesin Pemikir Reformasi Birokrasi Polri
Pembentukan PSK di Undana merupakan implementasi dari Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/37/I/HUK/2.3./2026. Pusat studi ini dirancang untuk menjembatani kebijakan operasional kepolisian dengan standar akademik yang tinggi, guna memastikan setiap langkah penegakan hukum selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.
Seperti yang dikutip dari undana.ac.id, Sub Koordinator Humas Undana, Ollien Manggol, S.KM.,MPA.,CRA, menyebut kolaborasi tersebut akan memberikan landasan teoritis dan legal yang kuat bagi program-program Polri bersama Undana.
“Undana akan terlibat aktif dalam menyediakan kajian saintifik bagi pengembangan fungsi kepolisian. Ini adalah wujud nyata evidence-based policing, di mana kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dirumuskan berdasarkan data dan riset yang komprehensif,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektoral dan Modernisasi Institusi
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol. Dr. H. Juli Agung Pramono, serta perwakilan lintas fungsi dari Biro Ops, Bidkum, hingga SPN Polda NTT.
Kehadiran berbagai satuan fungsi ini menunjukkan bahwa PSK akan mencakup aspek yang luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga modernisasi taktis di lapangan.
Selain SubKor Humas, delegasi Undana yang turut hadir Gerald Aldytia Bunga, S.H., LL.M, selaku Koordinator Pusat Layanan Legal Drafting dan Anti Korupsi LP2M) yang akan mengawal aspek regulasi dan komunikasi strategis pusat studi tersebut.
Target Peluncuran Maret 2026
Pusat Studi Kepolisian dijadwalkan akan diresmikan secara formal (launching) pada Maret 2026. Menjelang peluncuran, kedua institusi akan fokus pada sinkronisasi regulasi internal serta penyiapan infrastruktur operasional yang berpusat di lingkungan kampus Undana.
Setelah resmi beroperasi, PSK akan langsung melaksanakan serangkaian rencana kerja mendesak, antara lain, Penyusunan draf kebijakan strategis Kepolisian Daerah NTT, Penyelenggaraan seminar riset hukum terkait keamanan wilayah serta Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Polri berbasis keahlian akademis.
Terpilihnya Undana sebagai mitra Mabes Polri ini tidak hanya meningkatkan prestise universitas di tingkat nasional, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan model kepolisian yang lebih transparan, profesional, dan humanis bagi seluruh masyarakat NTT. (sumber undana.ac.id)
