Kupang, kupangmetro.com- Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kota Kupang beberapa pekan terakhir telah membuat sebagian besar masyarakat menjadi resah. Hal itu karena minyak tanah sampai hari ini masih menjadi satu-satunya pilihan untuk digunakan dalam aktivitas dapur oleh warga Kota Kupang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang – Jabir Marola ikut angkat bicara.
Jabir Marola yang ditemui pada Senin (23/09/2024) mengatakan, harus ada perhatian serius dari pemerintah Kota Kupang untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi saat ini.
“Pemerintah harus segera melakukan pengawasan yang intensif terhadap peredaran minyak tanah pada pangkalan dan pengecer yang ada di Kota Kupang. Tujuannya untuk mencari tahu penyebab terjadinya kelangkaan,” kata Dewan Fraksi Nasdem tersebut.
Ada dua kemungkinan yang dinilai Jabir Marola dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang, yakni adanya peningkatan jumlah kebutuhan minyak tanah oleh masyarakat, atau yang terburuk adalah indikasi praktek nakal oleh pangkalan maupun pengecer melalui penimbunan minyak tanah dengan maksud nantinya bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan yang lebih besar.
Menurut Jabir, jika memang kelangkaan minyak tanah terjadi karena peningkatan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah wajib berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk meminta ekstra drop kuota tambahan jika dimungkinkan. Dan hal itu harus direspon oleh Pertamina demi mengatasi kelangkaan yang ada.
Namun jika kelangkaan minyak tanah terjadi akibat adanya praktek nakal di tingkat bawah, maka pemerintah sebaiknya segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan yang melibatkan Disperindag maupun pihak kepolisian.
“Yang saya takutkan adalah pangkalan menjual minyak tanah hanya pada pihak tertentu, contohnya pada warung-warung atau bagi kegiatan proyek pembuatan aspal yang membutuhkan minyak tanah dalam jumlah besar. Dugaan praktek nakal ini yang harus diselidiki dan dihentikan jika ditemukan,” ujarnya.
Pengecer minyak tanah yang memanfaatkan situasi kelangkaan dengan menjual harga tinggi per liter juga dinilai Jabir Marola patut dicurigai dan diperiksa sebab bisa saja telah terjadi persekongkolan yang disengaja oleh pengecer dengan pihak pangkalan untuk meraup keuntungan yang lebih besar.
“Harus ada pengawasan di warung-warung dan tempat pembuatan aspal. Sebab lucu jika dari pihak Pertamina tidak melakukan pengurangan kuota, namun pangkalan yang baru saja diisi langsung kehabisan stok dalam tempo waktu yang sangat cepat. Pengecer yang menjual dengan harga tinggi harus dipanggil dan diperiksa, apalagi yang menjual hingga belasan ribu per liter sementara harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp 2.500.” terangnya.
Sementara itu, dari Fraksi Demokrat, Djunaedi Kana mengatakan, sesuai hasil koordinasi antara dirinya dengan Disperindag Kota Kupang, diketahui bahwa kuota yang diberikan Pertamina ke pangkalan-pangkalan minyak tanah sampai hari ini memang tetap sama, tidak ada pengurangan. Untuk itu pemerintah harus segera berkomunikasi dengan pertamina, meminta penambahan kuota jika benar telah terjadi peningkatan kebutuhan minyak tanah oleh masyarakat Kota Kupang.
Namun Djunaedi Kana yang kerap di sapa Eldy Kana ini juga menghimbau pemerintah agar melakukan pengawasan serta penyelidikan di lingkungan masyarakat untuk memastikan apa benar kelangkaan terjadi akibat peningkatan kebutuhan.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan operasi pasar di enam kecamatan di Kota Kupang hingga kelangkaan minyak tanah ni hilang sebelum nantinya melakukan distribusi normal.
Eldy Kana juga mengingatkan masyarakat pemilik pangkalan maupun pengecer minyak tanah di Kota Kupang untuk jangan sekali-kali mencoba melakukan praktek nakal hanya untuk keuntungan pribadi. Sebab dirinya memastikan bahwa tindakan yang dilakukan di luar aturan yang berlaku dapat saja berdampak hukum. (Yantho Sulabessy Gromang)
