KUPANGMETRO – Sebanyak 59 unit rumah warga yang terdampak bencana di Kota Kupang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2026.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang, Andy Akbar mengatakan, bantuan tersebut diberikan berdasarkan hasil pendataan dan tingkat kerusakan bangunan yang dialami masyarakat.
“Besaran bantuan yang diterima setiap warga bervariasi, mulai dari Rp1,2 juta hingga belasan juta rupiah, sesuai kondisi kerusakan rumah masing-masing,” jelas Andy Akbar, Rabu (18/11/2026) di Kupang.
Menurutnya jumlah penerima bantuan tersebut merupakan akumulasi dari 38 penerima pada tahap pertama dan 21 penerima pada tahap berikutnya, sehingga totalnya mencapai 59 penerima bantuan rehabilitasi.
Selain bantuan rehabilitasi, terdapat pula satu unit rumah dengan kategori rusak berat yang mendapatkan penanganan melalui program pembangunan rumah baru. Rumah tersebut berada di wilayah Belo.
Besaran bantuan ditentukan berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat. Penentuan nilai bantuan juga mengacu pada standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi yang berlaku.
“Besaran bantuan mengikuti tingkat kerusakan rumah. Kalau kerusakannya sedikit, bantuannya juga disesuaikan. Ada yang menerima sekitar Rp1,2 juta, ada yang sampai Rp10,4 juta, bahkan pada tahap pertama terdapat bantuan hingga Rp14 juta,” jelasnya.
Ia mengatakan, mekanisme bantuan rehabilitasi rumah korban bencana tersebut sebelumnya berada di bawah penanganan BPBD. Namun, setelah terjadi peralihan kewenangan, program tersebut kini ditangani oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan.
Sumber pembiayaan bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang, termasuk melalui anggaran perubahan yang sudah dilakukan sejak Tahun Anggaran 2023
Dijelaskan pula bahwa program rehabilitasi rumah korban bencana berbeda dengan program bedah rumah. Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian layak, keduanya memiliki sasaran dan mekanisme penganggaran berbeda.
Program rehabilitasi rumah secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, sedangkan program bedah rumah menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Dalam proses administrasi, pemerintah juga memberikan ruang bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah, terutama untuk bantuan rehabilitasi. Persyaratan kepemilikan tanah dapat dipertimbangkan melalui surat pernyataan dari penerima bantuan yang diketahui RT dan lurah setempat.
“Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat kurang mampu tidak terbebani dengan biaya pengurusan sertifikat tanah hanya untuk memperoleh bantuan rehabilitasi rumah dengan nilai relatif kecil,” kata Andy Akbar.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, termasuk bukti kepemilikan atau penguasaan tanah serta kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Sementara itu, untuk memastikan bantuan tepat sasaran, setiap penerima ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang memuat nama penerima, alamat, besaran bantuan dan nomor rekening.
Penyaluran dana dilakukan melalui rekening Bank NTT setelah seluruh persyaratan administrasi dan penetapan penerima selesai diproses.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana sekaligus membantu mempercepat pemulihan kondisi tempat tinggal warga agar kembali layak dihuni.
(Andi Ilham Sulabessy)













