Kupangmetro — Sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT Ana Waha Kolin menegaskan, Komisi IV DPRD NTT saat melakukan kunjungan kerja di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat dan Pelabuhan Penyebrangan ASDP Bolok di Kabupaten Kupang menemukan sejumlah persoalan terkait infrastruktur.
Di Desa Sumlili, khususnya di Dusun 45, Komisi yang membidangi Infrastruktur ini menemukan adanya pelebaran aliran sungai akibat banjir yang mengancam lahan pertanian warga, khususnya petani bawang merah.
Para Petani yang menggantungkan nasib dengan menanam bawang meminta Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi NTT agar melakukan normalisasi sungai dengan melakukan pemasangan bronjong disepanjang aliran sungai.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV tersebut juga dihadiri mitra kerja Komisi yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT.
“Pemerintah melalui Dinas PU dan ESDM diharapkan segera menindaklanjuti keluhan petani bawang termasuk menghentikan aktivitas penambangan liar di kawasan sungaì”, ungkap Ana Waha Kolin dalam keterangan pers, Rabu (15/10/2025) diruang Komisi IV DPRD NTT.
Selain melakukan kunjungan kerja ke Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Komisi IV DPRD NTT juga melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyebrangan ASDP di Desa Bolok, Kabupaten Kupang.
Dalam kunjungan ke Pelabuhan Penyebrangan ASDP, Komisi IV menyoroti soal tidak tersedianya ruangan khusus Jenasah.
“Selama ini apabila ada jenasah yang akan dikirim ke daerah tujuan seperti Flores, Alor maupun daerah lain dengan menggunakan Kapal Fery, jenasah selalu ditaruh bersama penumpang di ruang tunggu penumpang”, jelas An Kolin.
Untuk itu menurut Politisi Senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTT ini, sudah saatnya PT ASDP segera membangun ruangan khusus untuk jenasah yang akan dikirim ke pulau atau daerah tujuan sehingga jenasah tidak bergabung bersama calon penumpang lainnya.
“Pembangunan ruang jenazah dan sekaligus ruang doa dibutuhkan sehingga ada rasa penghormatan terhadap jenasah”, ungkap An Kolin.
Kepada manejemen PT ASDP, Komisi IV juga mendorong agar diaktifkan kembali beberapa lintasan pelayaran yang selama ini tidak beroperasi, seperti rute Kupang-Ende dan Kupang-Naekliu.
“Kami telah berdiskusi dengan manajemen ASDP agar bisa mengambil alih pengelolaan beberapa rute tersebut, termasuk pemanfaatan kapal feri yang sebelumnya dioperasikan di NTT”, ungkapnya.
Selain itu tambahnya, Komisi IV juga akan mengadvokasi agar kapal tersebut tetap dioperasikan di NTT apalagi saat liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru serta hari libur lainnya.
Dengan demikian lanjut An Kolin, Komisi IV DPRD NTT rencananya akan menggelar pertemuan lintas komisi, termasuk dengan Komisi III yang membidangi perhubungan, untuk menyamakan langkah dan menyusun rekomendasi ke Pemerintah Provinsi NTT serta Kementerian Perhubungan.
Komisi IV juga mengapresiasi pihak manejemen PT ASDP selaku operator pelayaran antar pulau yang transparan dan berkomitmen untuk memperbaiki layanan bagi masyarakat NTT.
Dari kunjungan ini, kami dari Komisi IV akan segera menyusun laporan dan advokasi lanjutan,” katanya.
(Andi Ilham Sulabessy)
